Upaya menggandeng masyarakat sipil dalam terus menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat sipil guna perbaikan tata kelola air, pemerintah Indonesia terus memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait air.
Organisasi non-pemerintah, LSM, dan kelompok advokasi lingkungan berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air yang berkelanjutan, serta memobilisasi dukungan untuk inisiatif lokal dalam perlindungan sumber daya air.
Bertolak belakang dengan peran vitalnya, bagi Indonesia penanganan serius terhadap masalah air menjadi suatu keniscayaan mengingat hanya 2,5% dari total air di permukaan bumi yang berupa air tawar. Sebanyak 97,5% lainnya berupa air asin atau air laut. Dari 2,5% air tawar, hanya 1/3 nya yang merupakan air permukaan yang bisa langsung dimanfaatkan, 2/3 nya berupa cadangan air tawar yang tidak bisa langsung dimanfaatkan karena masih berupa lapisan es, gletser, dan salju.
Di samping berbagai ancaman lainnya yang membutuhkan kolaborasi dari para pemangku kepentingan untuk mencarikan solusinya mulai dari eksploitasi berlebihan, pencemaran, dan perubahan pola curah hujan akibat perubahan iklim. Berbagai fenomena tersebut berdampak pada ketersediaan air bersih sekaligus memicu terjadinya bencana alam seperti kekeringan, banjir, dan tanah longsor.
Pelaksanaan World Water Forum tentu saja memberikan arti strategis bagi kepemimpinan Indonesia di tingkat global, utamanya dalam mewujudkan akses yang merata pada air. Oleh karenanya diperlukan dukungan bersama agar event tersebut dapat berjalan aman dan lancar.
*( Penulis adalah Pengamat Lingkungan Hidup
