KALABAHI, WARTAALOR.com – Salah satu tugas utama seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Sekwan adalah memfasilitasi, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Anggota DPRD. Namun diduga peran itu tidak dijalankan dengan baik oleh Daud Dolpaly, SH, Sekwan Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sekwan Daud diduga tidak mendukung pelaksanaan tupoksi kedewanan sehingga pimpinan DPRD (ketua dan dua wakil ketua) melalui Banmus tanggal 31 Maret 2022 sepakat meminta kepada Bupati Alor Drs. Amon Djobo agar menarik kembali mantan Camat Teluk Mutiara itu dan digantikan dengan pejabat lain yang bisa bekerjasama dengan baik demi mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik. Ketua DPRD Kabupaten Alor, Enny Anggrek, SH mengatakan hal tersebut saat gelar jumpa pers bersama Wartawan di ruang kerjanya, Jumat, (29/4/22).
Enny Anggrek mengaku sangat kesal dan sudah tidak bisa tahan lagi atas sikap Daud Dolpaly yang kerja sesuka hati tanpa koordinasi pimpinan dewan. Enny mengaku Daud dan pimpinan DPRD tidak bisa kerjasama yang baik. Bahkan sikap acuh tak acuh itu sudah berlangsung sejak yang bersangkutan menjabat sebagai sekwan. Secara administrasi, Daud diduga tidak melayani pimpinan dan anggota DPRD dengan baik padahal itu tugas dan fungsi utama yang mestinya Ia lakukan.
“Tugas dan fungsi sekwan itu memfasilitasi dan mendukung kerja-kerja anggota dewan yang terhormat. Tapi dia (sekwan) tidak. Kalau saya perjalanan dinas keluar daerah, SPPD segala macam saya mulai urus sendiri, padahal itu tugas dia. Nanti kalau dia yang berangkat keluar daerah dia bawa itu Om Jefta (staf setwan) seperti dia punya ajudan. Jadi dia (Daud) buat sesuka hati,” beber Enny Anggrek.
Enny yang juga Ketua DPC PDI-P Kabupaten Alor ini menduga Daud Dolpaly kerja sesuka hati tanpa koordinasi dengan pimpinan DPRD. Daud bahkan bekerja melampaui tugas pokok dan fungsinya seperti dialah yang pimpinan di kantor itu.
