Oleh : Titin Widjajanti )*
Masyarakat diimbau untuk mampu menjaga adab dan kesopanan, guna melawan adanya narasi negatif yang menyerang pemimpin. Di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, menjadi penting bagi masyarakat untuk senantiasa menjaga adab dan kesopanannya. Utamanya dalam merespon berbagai macam isu yang menyangkut pemimpin negara.
Belakangan ini muncul berbagai narasi negatif dan ujaran provokatif yang menyerang pribadi pemimpin negara, termasuk juga menyasar keluarga Presiden Joko Widodo. Salah satu yang tengah menjadi sorotan yakni tudingan kepada putra bungsunya, Kaesang Pangarep, yang dituding seolah dirinya menghilang setelah menggunakan jet pribadi dalam sebuah perjalanan ke Amerika Serikat serta dalam rangka dugaan gratifikasi.
Faktanya, justru Kaesang sama sekali tidak pernah menghilang dan bahkan telah kembali ke Jakarta sejak tanggal 28 Agustus 2024. Terlebih, statusnya juga bukanlah sebagai pejabat publik ataupun penyelenggara negara, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk memberikan klarifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta KPK supaya tidak melakukan pemanggilan kepada Ketua Umum PSI tersebut. Terlebih, memang Kaesang sendiri bukan sebagai penyelenggara negara dan tidak harus memberikan klarifikasi apapun pada lembaga antirasuah mengenai penggunaan jet pribadi.
Beredarnya narasi negatif tentang Kaesang secara tidak langsung akan berdampak pada citra kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Padahal, narasi tersebut belum tentu kebenarannya dan merupakan ulah oknum tertentu yang memiliki kepentingan.
Seperti yang kita ketahui, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 2 periode atau 10 tahun belakangan ini terus mengutamakan supaya seluruh masyarakat dan daerah di Tanah Air mampu mengalami kemajuan dan perkembangan. Oleh karena itu, lantaran banyaknya upaya baik Presiden untuk membangun dan memajukan bangsa serta negara ini, hendaknya masyarakat jangan mudah terjebak oleh adanya fitnah yang jelas sangat merusak stabilitas dan seluruh tatanan, utamanya harmoni dalam bernegara dan politik.
