Menjaga Kedamaian Pilkada dengan Menolak Isu SARA

Oleh : Vania Salsabila Pratama )*

Dalam konteks Pilkada 2024, penting bagi kita untuk menolak segala bentuk politik yang menggunakan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Tidak hanya demi menjaga integritas proses demokrasi, tetapi juga untuk menghormati perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.  Saatnya kita bersatu untuk memastikan Pilkada berjalan tanpa politik uang dan tanpa sentimen SARA yang dapat merusak persatuan bangsa.

Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem, Azwardi Natta, menyampaikan harapan besar agar Pilkada 2024 bebas dari politik uang dan isu SARA. Pernyataan ini disampaikan dalam sosialisasi pengawas partisipatif di Kampus Mediterranean Karangasem pada 29 Juli.

Menurut Azwardi, tindakan yang mengatasnamakan golongan, kelompok, agama, suku, dan ras dengan cara menghina, menghasut, dan mengadu domba, terutama dalam politik, dapat merusak kesatuan dan keutuhan bangsa. Tindakan semacam ini mencederai nilai-nilai perjuangan para pahlawan dan harus dicegah.

Azwardi juga menekankan pentingnya mencegah praktik politik uang. Politik uang dapat menghasilkan pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan, bukan masyarakat yang memilihnya. Politik uang merupakan upaya memengaruhi pilihan pemilih dengan cara tidak etis, dapat menghancurkan daerah yang dipimpin oleh pemimpin yang terpilih melalui cara tersebut.

Di sisi lain, Bawaslu juga memastikan bahwa masyarakat yang memiliki hak pilih terdaftar dalam daftar pemilih. Ini merupakan salah satu hak konstitusional yang harus dilindungi. Dengan memastikan seluruh masyarakat terdaftar, Bawaslu membantu menjaga integritas proses pemilihan.

Senada, Kapolres Sijunjung, AKBP Andre Anas, juga mengingatkan pentingnya berpolitik secara sehat dan badunsanak (bersaudara) dan mengajak masyarakat untuk menghindari penyebaran isu SARA, kampanye hitam, dan hal-hal yang dapat memicu perpecahan.

Bacaan Lainnya

Pos terkait