Oleh: Bahrul Ulum*
Tidak lama lagi bangsa Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang akan berlangsung di seluruh daerah di Tanah Air. Salah satu harapan utama dari Pilkada 2024 ini adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan tren peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu sebelumnya, dan diharapkan tren ini akan terus berlanjut. Tingkat partisipasi yang tinggi merupakan indikator positif yang menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya peran mereka dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan berbagai lembaga terkait sangat diharapkan bisa meningkatkan partisipasi ini. Kampanye pendidikan pemilih yang masif, baik melalui media sosial, televisi, maupun kegiatan langsung di lapangan, menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Selain itu, kemudahan akses informasi dan transparansi dalam proses pemilihan juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif.
Kekhawatiran utama dalam setiap pemilihan adalah potensi terjadinya konflik dan gangguan keamanan. Oleh karena itu, Pilkada 2024 harus menunjukkan bahwa proses demokrasi bisa berjalan dengan damai. Peran aktif aparat keamanan, baik dari kepolisian maupun TNI, sangat penting dalam memastikan keamanan dan ketertiban selama seluruh tahapan pemilihan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam menjaga situasi yang kondusif juga sangat diharapkan. Berbagai komunitas dan organisasi masyarakat dapat berperan dalam mengawal jalannya Pilkada dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan Pilkada Serentak 2024 yang aman dan damai. Stabilitas politik, hukum, dan keamanan adalah kunci utama yang harus dijaga bersama, karena akan sangat memengaruhi seluruh tahapan Pilkada. Terlebih lagi, tahun 2024 akan menjadi tahun bersejarah dalam pelaksanaan Pilkada karena akan diadakan serentak di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Hal ini akan meningkatkan risiko misinformasi dan polarisasi sosial politik yang dapat menghambat proses demokrasi, karena setiap daerah akan memiliki calon yang didukung fanatik oleh para pendukungnya.
Dalam keterangan KPU, tidak semua provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024. Pada Pilkada 2024, pemungutan suara hanya dilakukan di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia. Seperti contohnya Provinsi D.I Yogyakarta tidak mengikuti pemungutan suara untuk pemilihan gubernur. Hal tersebut, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, dimana Pasal 18 Ayat 1 huruf c menyebut Gubernur DIY dijabat seseorang yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan jabatan Wakil Gubernur Yogyakarta dijabat oleh seseorang yang bertakhta sebagai Adipati Paku Alam. Kemudian, Pilkada Serentak 2024 untuk kabupaten/kota tidak berlaku untuk wilayah provinsi DKI Jakarta.
