Oleh: Lina Kogoya Ayomi)*
Pemerintah pusat terus menggelontorkan dana bagi pembangunan di wilayah Papua. Dana tersebut tentunya harus dapat dikelola secara profesional agar tercipta pemerintahan daerah yang bersih dan transparan serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Kebersihan dalam pemerintahan juga merupakan faktor krusial. Kebersihan di sini merujuk pada bebasnya pemerintah dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintah yang bersih adalah pemerintahan yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakannya.
Beberapa waktu yang lalu, Pj. Bupati Maybrat, Dr. Bernhard Eduard Rondonuwu, S.Sos., M.Si., didampingi Ferdinandus Taa, S.H., M.Si. (Pj. Sekda Kab. Maybrat) dan Enseny Stevy Mosso, S.Sos., M.Si. (Plt. Inspektur pada Inspektorat Maybrat), mengadakan pertemuan dengan tim BPK Papua Barat di Hotel Belagri, Sorong.
Pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang penuh keharmonisan dan keseriusan. Agenda utama pertemuan tersebut adalah untuk membahas perkembangan proses pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh tim BPK Papua Barat terhadap Kabupaten Maybrat.
Pemeriksaan rutin ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek penting dibicarakan secara mendalam. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk membahas perkembangan proses pemeriksaan rutin oleh tim BPK Papua Barat kepada Kabupaten Maybrat. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan administrasi.
