Kekayaan Tambang dan Amanat Konstitusi untuk Kemakmuran Rakyat

*) Oleh : Muhammad Ofan Ramadhan

Pengelolaan kekayaan tambang kembali menjadi perhatian pemerintah setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memperbesar manfaat sektor pertambangan bagi negara dan masyarakat Indonesia. Arahan agar minimal 70 persen hasil pertambangan dinikmati negara menjadi bagian dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus menegaskan kembali amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan tersebut diharapkan memastikan pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Presiden Prabowo telah meminta agar seluruh izin usaha pertambangan memastikan sedikitnya 70 persen hasilnya dapat dinikmati negara. Presiden juga membuka kemungkinan penguasaan saham perusahaan tambang oleh negara sebagai salah satu instrumen untuk memperbesar manfaat ekonomi nasional. Arahan tersebut menekankan bahwa investasi tetap dibutuhkan untuk menyediakan modal dan teknologi, tetapi keuntungan dari pemanfaatan kekayaan alam harus memberikan porsi utama bagi bangsa Indonesia.

Gagasan tersebut berkaitan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip penguasaan negara tidak semata-mata dimaknai sebagai kepemilikan administratif, melainkan mencakup kewenangan mengatur, mengelola, mengawasi, serta memastikan hasil pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat publik. Karena itu, keberhasilan sektor pertambangan perlu diukur tidak hanya melalui volume produksi dan nilai ekspor, tetapi juga kontribusinya terhadap penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, pembangunan daerah, dan perlindungan lingkungan.

Pos terkait