Kekayaan Tambang dan Amanat Konstitusi untuk Kemakmuran Rakyat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah ingin mengubah tata kelola pertambangan agar masyarakat dan pengusaha daerah memperoleh kesempatan lebih besar dalam pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya. Bahlil menekankan bahwa hilirisasi harus dijalankan secara berkeadilan. Pemerintah juga menyiapkan perubahan pengaturan agar koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta badan usaha milik daerah (BUMD) memperoleh prioritas dalam pengelolaan wilayah pertambangan tertentu.

Kebijakan tersebut menjadi penting karena selama ini sebagian besar pemegang izin usaha pertambangan berkantor di Jakarta, meskipun kegiatan produksi berlangsung di daerah. Melalui penguatan partisipasi pelaku usaha lokal, pemerintah berharap aktivitas pertambangan dapat menciptakan rantai ekonomi yang lebih luas di wilayah penghasil. Keterlibatan pengusaha daerah dalam pekerjaan kontraktor pertambangan, penyediaan barang dan jasa, serta kegiatan pendukung industri diharapkan meningkatkan perputaran ekonomi dan memperluas kesempatan kerja masyarakat setempat.

Arah kebijakan itu juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Regulasi tersebut mengatur prioritas pemberian wilayah izin usaha pertambangan kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, serta badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi. Ketentuan tersebut juga membuka pengaturan prioritas wilayah pertambangan untuk kepentingan perguruan tinggi dengan persyaratan tertentu. Penerapan aturan ini dapat berjalan optimal melalui penguatan kapasitas kelembagaan, transparansi, serta komitmen bersama terhadap tata kelola dan kelestarian lingkungan.

Dari sisi penerimaan negara, sektor mineral dan batu bara masih memberikan kontribusi besar terhadap keuangan negara. Kementerian ESDM mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor minerba mencapai Rp135,16 triliun sepanjang 2025. Hingga Agustus 2026, realisasi PNBP tercatat sebesar Rp108,13 triliun. Pada 2025, investasi subsektor minerba mencapai 6,7 miliar dolar AS, sementara jumlah tenaga kerja tercatat sebanyak 685.724 orang pada Semester I 2026. Capaian tersebut mencerminkan peran strategis sektor minerba dalam menopang ekonomi nasional sekaligus membuka ruang optimalisasi nilai tambah ke depan.

Pos terkait