Oleh: Yandi Arya Adinegara)*
Pengisian kursi Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi ujian kematangan ketatanegaraan Indonesia, dan sejauh ini negara menjawabnya dengan langkah yang sigap, terukur, dan berpijak pada konstitusi. MPR membentuk tim verifikasi serta panitia ad hoc, menetapkan jadwal, dan meminta Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama calon. Rangkaian ini menunjukkan bahwa kekosongan jabatan tidak dibiarkan menjadi ruang spekulasi, melainkan dikelola melalui mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa pemilihan Wapres oleh Majelis merupakan praktik ketatanegaraan baru yang belum pernah terjadi sejak Reformasi 1998, sehingga memerlukan penyesuaian dan persiapan yang lebih matang. Pernyataan itu mencerminkan kesadaran pimpinan MPR bahwa setiap tahapan hari ini akan menjadi rujukan di masa depan. Rapat gabungan pimpinan MPR bersama kelompok DPD pun membentuk dua perangkat kerja utama, yakni panitia ad hoc yang dipimpin Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto dan tim verifikasi berkas yang diketuai Habiburokhman. Keduanya beranggotakan 36 orang dari seluruh fraksi dan kelompok DPD, sehingga proses ini tidak dimonopoli satu kekuatan politik.
Sikap Presiden Prabowo juga patut dicatat. Melalui surat balasan kepada MPR, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna diundur sepekan dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026. Menurut Muzani, usulan tersebut disetujui pimpinan MPR dan kelompok DPD karena Presiden memerlukan waktu tambahan untuk membahas dua nama kandidat bersama partai politik pengusul Pemilu 2024 dan sejumlah tokoh, di tengah padatnya agenda kenegaraan. Langkah ini mengedepankan musyawarah dan konsolidasi sebelum nama diserahkan kepada Majelis, dan menegaskan bahwa Presiden tidak ingin tergesa-gesa dalam urusan sepenting jabatan Wakil Presiden. Jadwal verifikasi tetap terjaga, yaitu 25 November hingga 8 Desember, atau berakhir sehari sebelum sidang paripurna.