Kekayaan Tambang dan Amanat Konstitusi untuk Kemakmuran Rakyat

Sejalan dengan visi tersebut, perumusan rincian teknis porsi minimal 70 persen hasil tambang menjadi langkah konstruktif untuk menyempurnakan kebijakan. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia bidang Keanggotaan, Widiyanto Saputro, menilai prinsip peningkatan manfaat negara sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan agenda hilirisasi. Diskusi mengenai skema perhitungan, baik melalui pendekatan pendapatan kotor, laba sebelum pajak, maupun total penerimaan negara, merupakan bagian penting untuk menyelaraskan kepentingan fiskal negara dan keberlanjutan usaha.

Di sisi lain, pemerataan manfaat bagi daerah penghasil menjadi peluang besar untuk mempercepat pembangunan wilayah. Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menyoroti pentingnya penguatan tata kelola produksi, penjualan, pencatatan, pelaporan, dan ekspor hasil tambang. Ia mendorong agar pertumbuhan aktivitas pertambangan di daerah semakin memperkuat kualitas infrastruktur, pelayanan publik, serta kesejahteraan warga. Optimalisasi Dana Bagi Hasil dan program pemberdayaan masyarakat menjadi sarana strategis agar nilai ekonomi pertambangan dirasakan lebih merata oleh masyarakat setempat.

Amanat konstitusi dalam pengelolaan kekayaan tambang dapat diwujudkan melalui kolaborasi tata kelola yang transparan, pembagian manfaat yang adil, penguatan hilirisasi, dan perlindungan lingkungan. Arahan peningkatan porsi hasil tambang bagi negara menghadirkan peluang strategis untuk memperkokoh kedaulatan ekonomi melalui kebijakan yang terukur, adaptif, dan memberi kepastian bagi semua pihak. Dengan sinergi tersebut, kekayaan tambang dapat menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan dan sumber kemakmuran bersama bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis adalah Pegiat Media sekaligus Pemerhati Kebijakan Nasional

Pos terkait