Optimalisasi Hasil Tambang sebagai Fondasi Kemandirian Nasional

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Pengelolaan kekayaan mineral Indonesia perlu diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat. Di tengah persaingan ekonomi global, sumber daya alam tidak cukup hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan volume produksi dan aktivitas ekspor, tetapi harus mampu menjadi fondasi bagi penguatan industri nasional, penguasaan teknologi, serta pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks tersebut, instruksi Presiden Prabowo Subianto agar sedikitnya 70 persen hasil pengelolaan seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara menjadi salah satu arah kebijakan strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa negara dapat mengambil alih saham perusahaan pertambangan apabila diperlukan. Langkah tersebut mencerminkan keinginan pemerintah untuk memperkuat posisi negara dalam pengelolaan kekayaan alam sekaligus memastikan manfaat ekonomi pertambangan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu. Dengan penguasaan yang lebih kuat, negara diharapkan memiliki ruang lebih besar dalam menentukan arah pemanfaatan sumber daya mineral sesuai kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Presiden Haidar Alwi Care, Ir. R. Haidar Alwi, MT, memandang langkah Presiden Prabowo sebagai momentum penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus mengembalikan orientasi pengelolaan sumber daya alam kepada amanat konstitusi. Menurutnya, kebijakan yang menargetkan sedikitnya 70 persen hasil pengelolaan pertambangan dinikmati negara membuka peluang pembenahan mendasar dalam tata kelola sektor mineral. Arah kebijakan tersebut perlu diwujudkan melalui sistem pengelolaan yang memastikan kekayaan alam memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan publik.

Pos terkait