Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut membutuhkan rumusan operasional yang jelas dan terukur. Penjelasan pemerintah menyebut angka 70 persen merujuk pada hasil pengelolaan izin pertambangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperjelas komponen penerimaan atau manfaat ekonomi yang diperhitungkan, instrumen penguasaan negara, serta mekanisme pelaksanaannya. Kejelasan definisi dan perhitungan akan menjadi fondasi bagi efektivitas kebijakan, kepastian hukum, serta kepercayaan pelaku usaha. Tanpa pengaturan yang terperinci, perbedaan penafsiran berpotensi menimbulkan persoalan dalam penerapan di lapangan.
Salah satu langkah penting untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah memperkuat pengolahan mineral di dalam negeri. Hilirisasi membuka peluang peningkatan nilai tambah komoditas, transfer teknologi, pengembangan industri manufaktur, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Mineral yang sebelumnya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah dapat diolah menjadi produk antara maupun produk akhir yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Proses tersebut juga berpotensi memperkuat keterkaitan sektor pertambangan dengan industri nasional lainnya, sehingga manfaat ekonomi tidak berhenti pada kegiatan ekstraksi.
Keterlibatan perusahaan nasional, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok industri pertambangan juga perlu diperluas. Pelibatan pelaku usaha domestik dapat membuka kesempatan kerja, memperkuat kapasitas produksi lokal, dan memperluas distribusi manfaat ekonomi. Bagi daerah penghasil, kontribusi pertambangan idealnya terlihat dalam peningkatan kapasitas fiskal, pembangunan infrastruktur, kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan begitu, keberadaan industri tambang tidak hanya meninggalkan aktivitas produksi, tetapi juga mendorong kemajuan wilayah secara berkelanjutan.
Penguatan posisi negara juga tidak harus bertentangan dengan keberlanjutan investasi. Kepastian regulasi, konsistensi kebijakan, dan kelayakan usaha tetap menjadi faktor penting bagi investasi jangka panjang. Negara perlu memiliki kewenangan yang memadai untuk menentukan arah pengelolaan dan memastikan kepentingan publik terlindungi. Pada saat yang sama, investor membutuhkan kejelasan mengenai hak, kewajiban, serta pengembalian modal.