Arah kebijakan pemerintah tersebut turut mendapat dukungan dari politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto. Ia mendukung target minimal 70 persen hasil pertambangan dinikmati negara karena dinilai sejalan dengan semangat konstitusi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip ini menjadi landasan bahwa pengelolaan mineral harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara luas.
Mulyanto, yang pernah menjadi Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019–2024, mengingatkan pemerintah agar mengambil pelajaran dari pengalaman panjang pengelolaan sumber daya minyak dan gas melalui skema cost recovery maupun gross split. Pengalaman tersebut penting sebagai bahan evaluasi untuk merancang mekanisme pertambangan yang memberikan manfaat optimal bagi negara tanpa mengabaikan kepastian usaha dan efektivitas pengelolaan.
Ia juga menegaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam harus menghasilkan nilai tambah nasional, memperkuat penerimaan negara, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil tambang. Tanpa tata kelola yang baik, kekayaan mineral yang melimpah justru berisiko berubah menjadi kutukan sumber daya alam, ketika besarnya potensi kekayaan tidak sejalan dengan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, optimalisasi hasil tambang perlu dijalankan melalui pengawasan yang kuat, transparansi penerimaan, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan pemerataan manf8aat. Kebijakan 70 persen akan memiliki arti strategis apabila mampu mendorong industri nasional yang lebih mandiri serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan pengelolaan yang bertanggung jawab, kekayaan mineral Indonesia dapat menjadi fondasi kemandirian ekonomi sekaligus warisan produktif bagi generasi mendatang.