Oleh: Dwi Saputri)*
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan hanya persoalan api yang membakar vegetasi. Dampaknya dapat meluas terhadap kesehatan masyarakat, kualitas udara, kelestarian hutan, hingga habitat satwa liar. Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan kerja terpadu yang menggabungkan operasi darat dan udara, pemantauan titik panas, perlindungan masyarakat, serta penanganan dampak lingkungan.
Upaya tersebut terus diperkuat pemerintah di sejumlah wilayah rawan karhutla. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama tim gabungan berhasil memadamkan karhutla seluas 3.799,73 hektare di enam provinsi prioritas di Sumatera dan Kalimantan selama periode 24–30 September 2026.
Berdasarkan data BNPB, Sumatera Selatan mencatat luas pemadaman tertinggi mencapai 1.554,46 hektare. Selanjutnya, Kalimantan Tengah mencapai 846 hektare, Jambi 477,50 hektare, Kalimantan Barat 413,30 hektare, Kalimantan Selatan 349,44 hektare, dan Riau 96,03 hektare.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan upaya pemadaman terus dilakukan untuk memperkecil selisih antara luas lahan terbakar dan area yang berhasil dipadamkan, terutama pada lahan gambut. Menurutnya, kondisi karhutla di lapangan sangat dinamis sehingga data luas kebakaran maupun pemadaman dapat berubah dari waktu ke waktu.
BNPB bersama tim gabungan terus menangani titik-titik api aktif, terutama pada lahan gambut dan kebakaran bawah permukaan yang berpotensi menjalar ke area lain. Penanganan juga diprioritaskan pada wilayah dengan potensi penyebaran api tinggi, termasuk kawasan yang sulit dijangkau dan memiliki keterbatasan sumber air.