Besarnya tantangan penanganan karhutla membutuhkan pengerahan sumber daya dan koordinasi lintas instansi yang kuat. TNI menjadi institusi dengan jumlah personel terbesar, yakni 14.258 personel, dengan dukungan peralatan dari Kementerian Pertahanan dan tiga matra TNI berupa pompa pemadam, selang, nozzle, alat pelindung diri, tabung oksigen, masker, drone, pompa punggung, ekskavator, serta berbagai perlengkapan lainnya.
Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana menegaskan bahwa seluruh pihak memiliki satu tujuan untuk menanggulangi karhutla secara efektif dan efisien melalui sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah. Upaya tersebut melibatkan TNI, Polri, BNPB, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, Manggala Agni, pemadam kebakaran, BMKG, Masyarakat Peduli Api, pengelola atau pemegang konsesi, serta unsur kesehatan yang membantu masyarakat terdampak.
Kolaborasi tersebut diperkuat melalui operasi darat dan udara. Sebanyak 61 unit armada udara disiagakan, terdiri atas 17 unit untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta 44 unit untuk operasi water bombing. Sementara itu, operasi darat dilakukan melalui patroli, groundcheck, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, pembasahan, mopping up, dan pendinginan.
Penanganan karhutla juga disertai pemantauan kualitas udara untuk melindungi masyarakat dari dampak asap. Berdasarkan pemantauan berbasis PM2,5, sebagian besar wilayah Indonesia masih mencatat kualitas udara dalam kategori baik hingga sedang. Sementara itu, pada sejumlah wilayah yang mengalami penurunan kualitas udara, khususnya di beberapa bagian Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Papua, pemantauan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya mengantisipasi dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat.
Perlindungan juga dilakukan terhadap hutan dan satwa liar terdampak. Kementerian Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan unit terkait terus melakukan pemantauan dan penanganan. Setiap laporan mengenai satwa terdampak diverifikasi dan dilanjutkan dengan asesmen lapangan untuk menentukan bentuk intervensi yang diperlukan.