KALABAHI, WARTAALOR.COM – Mutasi jabatan merupakan hal yang lazim dalam sebuah organisasi, termasuk di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Pergeseran pejabat dapat dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi, pengembangan karier, maupun kebutuhan institusi.
Namun, mutasi sejumlah pejabat Kejaksaan Negeri (Kejari) Alor yang selama ini terlibat langsung dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Dana Desa Tahun 2022–2024 di Kabupaten Alor, memunculkan berbagai spekulasi dan pertanyaan di tengah masyarakat.
Terbaru, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Alor, Bangkit Y.P. Simamora, SH, MH, mendapat penugasan baru di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai anggota Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgas P3TPK) yang berada di bawah koordinasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Berdasarkan keterangan yang dikutip dari sejumlah media, Bangkit Simamora berhasil lolos seleksi nasional bersama 47 jaksa lainnya dan akan segera menjalani serah terima jabatan sebelum bertugas di Jakarta.
Posisi Kasi Pidsus Kejari Alor selanjutnya akan diisi oleh Jecky Franklin Lomi, SH, MH, yang sebelumnya bertugas pada bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
Seluruh Pejabat Kunci Penanganan Kasus Dana Desa Telah Berganti
Dengan mutasinya Bangkit Simamora, publik mencatat bahwa seluruh pejabat Kejari Alor yang selama ini berada di garis depan penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola Dana Desa 2022–2024 kini telah berpindah tugas. Mereka diantaranya, Mantan Kepala Seksi Intelijen, Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Alor, dan Mantan Kepala Seksi Pidana Khusus.
Fenomena ini memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai apakah mutasi tersebut murni bagian dari kebutuhan organisasi atau memiliki kaitan dengan berbagai laporan pengaduan yang sebelumnya disampaikan terhadap sejumlah oknum jaksa di Kejari Alor.
Dugaan Kriminalisasi Direktris UD Tetap Jaya
Nama Direktris UD Tetap Jaya, Maria Bernadeta Yuni, menjadi salah satu pihak yang paling sering disebut dalam polemik penanganan perkara dana desa di Alor.