Jaksa Tangani Kasus Dana Desa Alor Dimutasi: Muncul Pertanyaan Publik soal Keterkaitan Laporan Dugaan Kriminalisasi

Keterangan Foto: Ilustrasi dugaan korupsi dana desa

Melalui kuasa hukumnya, Fransisco Bernardo Bessie, Maria Bernadeta Yuni melaporkan dugaan perlakuan tidak profesional dan dugaan kriminalisasi yang dialaminya kepada sejumlah lembaga pengawas, mulai dari Kejaksaan Tinggi NTT, Kejaksaan Agung RI, Komisi Kejaksaan RI hingga Komisi III DPR RI.

Menurut kuasa hukum, terdapat sejumlah kejanggalan selama proses penyelidikan berlangsung.

Salah satu yang dipersoalkan adalah munculnya pertanyaan penyidik terkait pekerjaan pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dikerjakan pihak lain di Desa Alumang saat pemeriksaan terhadap Maria Bernadeta Yuni.

Selain itu, dalam pemeriksaan lapangan yang melibatkan tim ahli dari Politeknik Negeri Kupang di Desa Taman Mataru, pihak kuasa hukum mengklaim terdapat perbedaan data antara jumlah lampu yang dikerjakan UD Tetap Jaya dengan catatan yang digunakan penyidik.

Menurut mereka, paket pekerjaan yang dikerjakan UD Tetap Jaya hanya terdiri dari tiga unit lampu PJU, namun dalam dokumen pemeriksaan disebutkan sebanyak enam unit.

Perbedaan data tersebut kemudian menjadi salah satu dasar yang digunakan kuasa hukum untuk mempertanyakan objektivitas proses penyelidikan.

Kajari Alor Juga Dilaporkan

Sebelumnya, mantan Kajari Alor juga dilaporkan ke bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi NTT dan Kejaksaan Agung RI terkait dugaan perlakuan yang dianggap tidak profesional dalam penanganan perkara tersebut.

Bacaan Lainnya

Laporan tersebut telah disampaikan sejak Februari 2026 dan diketahui telah ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi oleh Tim Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati NTT.

Kuasa hukum Maria Bernadeta Yuni bahkan telah menyampaikan pengaduan tersebut kepada Komisi Kejaksaan RI dan anggota Komisi III DPR RI guna meminta kepastian tindak lanjut atas laporan yang telah diajukan.

Pos terkait