Jakarta, – Pemerintah Republik Indonesia terus mempercepat transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna memastikan efisiensi, ketepatan sasaran, dan transparansi. Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, digitalisasi menjadi strategi utama dalam reformasi sistem perlindungan sosial.
Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan implementasi penuh digitalisasi bansos pada Agustus 2025, dengan mengandalkan sistem Digital Public Infrastructure (DPI) yang terdiri dari identitas digital, sistem pembayaran digital, dan pertukaran data antarinstansi. Sistem ini terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang diperbarui secara berkala bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
