Oleh : Maulana Bastian )*
Pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh DPR RI menandai langkah strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara. Perubahan ini merupakan respons terhadap dinamika ancaman global yang semakin kompleks serta kebutuhan adaptasi terhadap tantangan kontemporer. Dengan penyesuaian regulasi, TNI dapat beroperasi secara lebih optimal dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan profesionalisme institusionalnya.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa berbagai kekhawatiran yang muncul di publik telah dijawab dalam proses pengesahan revisi ini. Salah satu isu utama yang banyak diperdebatkan adalah potensi kembalinya dwifungsi ABRI, yang dalam revisi ini telah diantisipasi dengan tetap mempertahankan batasan terhadap keterlibatan prajurit TNI dalam jabatan sipil. Pasal 47 ayat (1) tetap mengatur bahwa prajurit aktif yang hendak mengisi jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun lebih dulu, sehingga tidak ada peluang bagi dominasi militer dalam pemerintahan sipil.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa revisi ini merupakan bentuk komitmen terhadap profesionalisme TNI. Tidak ada perubahan dalam ketentuan yang melarang prajurit aktif untuk berpolitik atau berbisnis, sebagaimana tertuang dalam Pasal 39. Hal ini menunjukkan bahwa revisi ini tetap berpijak pada prinsip supremasi sipil dan demokrasi.
Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah penyesuaian terhadap kebutuhan pertahanan modern. Perubahan mencakup perpanjangan usia pensiun bagi prajurit serta penambahan instansi yang dapat diisi oleh personel TNI. Lima institusi tambahan yang dapat ditempati oleh prajurit aktif mencakup pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, serta Kejaksaan Agung. Ketua Panja RUU TNI, Utut Adianto, menjelaskan bahwa langkah ini bukan merupakan ekspansi militer dalam birokrasi, melainkan sebuah pembatasan untuk memastikan bahwa posisi yang ditempati prajurit tetap relevan dengan fungsi pertahanan.
