JAKARTA — Pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil menunjukkan konsistensi dalam penghormatan hak asasi manusia (HAM) melalui berbagai kebijakan strategis dan terobosan yang terus diterapkan.
Langkah tersebut tercermin dalam pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), yang merupakan inisiatif pertama dalam sejarah pemerintahan Indonesia untuk lebih serius dalam menangani isu HAM secara lebih sistematis dan terstruktur.
Siane Indriani, anggota Komnas HAM 2012-2017, menjelaskan bahwa pembentukan kementerian khusus HAM ini merupakan bukti keseriusan Presiden Prabowo dalam mewujudkan program pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.
“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintahan Presiden Prabowo membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia secara khusus,” katanya.
“Ini merupakan langkah konkret dari Presiden untuk menunjukkan keseriusannya dalam mengimplementasikan penegakan dan perlindungan HAM,” ujar Siane.
Ia menambahkan bahwa sejumlah program yang diluncurkan dalam pemerintahan Prabowo juga memprioritaskan pemenuhan hak ekonomi dan sosial (Ekosob),
