Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, menyatakan kesiapannya menjalankan undang-undang tersebut.
“Setelah resmi disahkan, ketentuan ini harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Tanak menambahkan, masyarakat yang keberatan dapat mengajukan pengujian formil maupun materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Apabila terdapat pihak yang tidak menyetujui ketentuan tersebut, tersedia jalur konstitusional melalui pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi,” tutup Tanak.
Pengesahan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mengembalikan kekayaan negara sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang transparan, adil, dan bertanggung jawab. (*)