UU Perampasan Aset Disahkan, Instrumen Penegakan Hukum Semakin Kuat

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan bahwa implementasi regulasi tersebut akan didukung dua lembaga baru, yaitu Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset. Lembaga pengelola nantinya dipisahkan dari aparat penegak hukum untuk menghindari kepentingan ganda dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset.

“Pengelolaan aset hasil perampasan perlu ditangani lembaga tersendiri agar penegak hukum tidak memiliki kepentingan langsung terhadap aset yang mereka sita,” jelas Habiburokhman.

Ia menyebut Amerika Serikat, Inggris, dan Australia sebagai negara yang menerapkan pemisahan fungsi tersebut.

Adapun badan pengawas bertugas memastikan kewenangan perampasan aset tidak digunakan untuk kepentingan kekuasaan maupun tindakan pemerasan.

“Jangan sampai aturan ini menjadi sarana menekan masyarakat atau digunakan aparat untuk melakukan pemerasan. Karena itu, pengawasan independen sangat diperlukan,” tegas Habiburokhman.

Pos terkait