Menjaga Rupiah melalui Kebijakan Moneter yang Responsif dan Terukur

Pertumbuhan kredit juga meluas di seluruh kelompok bank, yakni bank BUMN sebesar 14,34 persen, bank umum swasta nasional (BUSN) 14,07 persen, dan kantor cabang bank asing (KCBA) 13,92 persen. Capaian tersebut didorong oleh pertumbuhan kredit program pemerintah sebesar 20,8 persen dan kredit korporasi swasta non-IKNB sebesar 20,4 persen. Sementara itu, kredit UMKM turut meningkat pada segmen mikro dan menengah.

Perkembangan tersebut menjadi modal penting bagi perekonomian nasional. Stabilitas rupiah perlu dijaga tanpa mengabaikan kebutuhan pembiayaan dunia usaha dan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Karena itu, kebijakan moneter harus dilaksanakan secara terukur dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi, nilai tukar, likuiditas, serta kemampuan sektor perbankan dalam mendukung pembiayaan produktif.

Koordinasi pemerintah dan BI menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, mengatakan pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, serta memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga menyusul kenaikan BI-Rate. Sinergi tersebut diperlukan agar kebijakan moneter dan fiskal saling melengkapi dalam merespons berbagai tantangan ekonomi.

Menjaga rupiah bukan semata-mata persoalan mempertahankan nilai tukar dalam jangka pendek, melainkan juga membangun fondasi kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Kebijakan suku bunga yang responsif, penguatan instrumen lindung nilai, pendalaman pasar keuangan, serta koordinasi fiskal dan moneter perlu berjalan beriringan. Dengan pendekatan yang konsisten dan terukur, stabilitas rupiah dapat terus dijaga sekaligus mendukung iklim investasi, memperkuat sektor usaha, dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.

)* Pemerhati isu sosial – ekonomi

Pos terkait