Oleh : Abdul Razak)*
Kebebasan berpendapat merupakan salah satu fondasi utama demokrasi yang harus dijaga melalui penghormatan terhadap hak konstitusional masyarakat, penegakan hukum yang berkeadilan, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Dalam kehidupan bernegara, perbedaan pandangan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokrasi. Namun, kebebasan tersebut perlu dilindungi dari berbagai tindakan kekerasan, intimidasi, maupun provokasi yang berpotensi menggeser penyampaian aspirasi dari ruang demokratis menjadi konflik sosial.
Dinamika politik dan aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung di sejumlah wilayah pada perayaan Hari Pahlawan memperlihatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan stabilitas keamanan. Ribuan mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil menyampaikan berbagai tuntutan terkait persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga penguatan supremasi sipil. Berbagai isu tersebut menunjukkan bahwa ruang demokrasi masih menjadi sarana masyarakat untuk mengawal kebijakan publik dan menyampaikan kepentingan yang dirasakan secara langsung.
Di Surabaya, aksi yang melibatkan hampir 3.000 peserta dari berbagai organisasi, komunitas, dan perguruan tinggi berlangsung di kawasan Bundaran Air Mancur Alun-Alun Surabaya. Meskipun sempat menyebabkan penutupan sejumlah ruas jalan dan pengalihan arus lalu lintas, kegiatan tersebut berlangsung tertib hingga selesai. Koordinator lapangan aksi, Daniel Situmorang, serta Presiden BEM Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Rakan Naufal Alief, menjelaskan bahwa demonstrasi merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus pengawalan terhadap persoalan publik yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa demonstrasi tidak selalu identik dengan gangguan keamanan. Sepanjang dilaksanakan secara damai, tertib, dan sesuai ketentuan, penyampaian pendapat justru dapat menjadi instrumen partisipasi publik yang konstruktif. Karena itu, upaya menjaga ketertiban tidak semestinya dipahami sebagai pembatasan terhadap kritik, melainkan sebagai langkah untuk memastikan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dapat berlangsung tanpa ancaman terhadap keselamatan siapa pun.