Di sisi lain, perkembangan situasi di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan adanya potensi eskalasi ketika aksi yang sebelumnya berlangsung tertib mengalami perubahan situasi pada malam hari. Insiden pelemparan benda, penggunaan petasan, serta kerusakan fasilitas umum menjadi pengingat bahwa tindakan kekerasan dapat mengancam keselamatan masyarakat sekaligus mengganggu ruang penyampaian pendapat.
Dalam penanganan situasi tersebut, Kapolda DIY, Irjen Pol Langgeng Purnomo menjelaskan bahwa personel kepolisian bersama kendaraan taktis berada di luar lingkungan kampus UGM, tepatnya di Jalan Cik Ditiro, dengan jarak sekitar 30–50 meter dari batas kampus. Aparat juga disebut tidak menggunakan gas air mata maupun water cannon dalam pengamanan di sekitar area tersebut. Penjelasan ini menjadi bagian dari pentingnya keterbukaan informasi agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai tindakan pengamanan di lapangan dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.), Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan bahwa situasi keamanan nasional secara umum masih terkendali dan aktivitas pemerintahan serta pelayanan publik tetap berjalan normal. Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Badan Intelijen Negara, TNI, dan Polri untuk mengantisipasi potensi gangguan ketertiban. Dalam pelaksanaannya, seluruh aparatur negara perlu mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, kepatuhan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak konstitusional masyarakat.
Penguatan keamanan tersebut harus berjalan seiring dengan perlindungan kebebasan sipil. Aparat memiliki tanggung jawab menjaga keselamatan masyarakat dan fasilitas umum, tetapi setiap tindakan pengamanan juga perlu memperhatikan prinsip kebutuhan, proporsionalitas, transparansi, serta akuntabilitas. Penanganan terhadap individu yang diduga terlibat dalam pelanggaran hukum harus dilaksanakan secara objektif dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Pendekatan demikian penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum tidak menimbulkan persepsi pembatasan terhadap kebebasan berpendapat.