Ketelitian dalam proses pendataan justru memperlihatkan pentingnya tata kelola bantuan sosial yang bertanggung jawab. Dengan memanfaatkan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah memiliki landasan administratif untuk mengidentifikasi pekerja berdasarkan informasi pengupahan dan status kepesertaan. Mekanisme ini mendukung penyaluran bantuan yang lebih terukur, meminimalkan potensi kesalahan penerima, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program.
Di samping BSU, pemerintah juga menyiapkan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) bagi pekerja sektor formal dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan sesuai ketentuan. Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kebijakan tersebut diperkirakan menjangkau sekitar 13 juta pekerja. Kehadiran instrumen perpajakan ini melengkapi BSU melalui pendekatan perlindungan daya beli yang disesuaikan dengan karakteristik penghasilan masyarakat.
Kombinasi kedua kebijakan tersebut memperlihatkan strategi pemerintah dalam menjaga kemampuan ekonomi pekerja secara lebih proporsional. BSU diarahkan untuk memberikan tambahan pendapatan langsung kepada kelompok berpenghasilan rendah, sedangkan insentif perpajakan membantu mengurangi beban pajak bagi pekerja yang memenuhi kriteria. Perbedaan mekanisme ini memungkinkan dukungan pemerintah menjangkau kelompok pendapatan yang lebih beragam tanpa menghilangkan prioritas perlindungan terhadap masyarakat rentan.
Keberlanjutan Bantuan Subsidi Upah 2026 menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja menjadi bagian integral dari kebijakan ekonomi nasional. Program ini tidak sekadar memberikan tambahan penghasilan sementara, tetapi juga menghadirkan dukungan konkret bagi keluarga dalam mempertahankan kesejahteraan di tengah dinamika ekonomi. Dengan penyaluran yang akuntabel, tepat sasaran, dan didukung koordinasi antarlembaga, BSU menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli, memperkuat ketahanan keluarga pekerja, serta memastikan manfaat kebijakan pemerintah semakin dirasakan masyarakat luas.
*) Pengamat Ketenagakerjaan