Penguatan pemetaan risiko juga perlu diikuti kesiapan pemerintah dalam menghadapi perubahan potensi bencana. Kepala BNPB, Letjen TNI Kristomei Sianturi, mengatakan pemerintah daerah mulai mengantisipasi potensi banjir dan tanah longsor seiring meningkatnya peluang hujan. Lahan yang baru terbakar kehilangan sebagian tutupan vegetasi sehingga lebih rentan mengalami limpasan air. Oleh karena itu, inventarisasi wilayah rawan, kesiapan personel, serta ketersediaan peralatan penanganan banjir dan tanah longsor perlu menjadi bagian dari perencanaan mitigasi daerah.
Selain kesiapan menghadapi bencana lanjutan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan untuk memastikan informasi risiko dapat diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan. Pemerintah daerah dan BPBD telah memanfaatkan data cuaca untuk menentukan lokasi pengawasan, memperkuat patroli, serta menyiapkan kebutuhan operasional sesuai tingkat kerawanan wilayah. Dengan perencanaan tersebut, sumber daya penanggulangan bencana dapat digunakan secara lebih optimal dan respons terhadap potensi kebakaran dapat dilakukan lebih cepat.
Keberhasilan pencegahan karhutla tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan peta wilayah rawan, tetapi juga pemanfaatan informasi tersebut dalam tindakan nyata. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, BMKG, BNPB, TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat, serta sektor swasta diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan kesiapsiagaan. Melalui pemetaan risiko yang didukung data cuaca, pemantauan titik panas, teknologi, dan patroli berbasis prioritas, pencegahan karhutla dapat dilaksanakan secara lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.
)* Penulis adalah mahasiswa tinggal di Jakarta