Tito menjelaskan, Perlinsos menjadi salah satu sektor pertama yang menerapkan sistem digital tersebut. Integrasi data kependudukan berbasis KTP elektronik dan biometrik memungkinkan identitas masyarakat terhubung dengan berbagai layanan pemerintah, termasuk kesehatan, pendidikan, pertanahan, dan kendaraan bermotor.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mencocokkan data calon penerima bansos dengan informasi kepemilikan aset untuk menentukan kelayakan bantuan.
“Layak mendapat bantuan itu pun nanti ada yang bisa dikategorikan bantuan dalam bentuk tunai atau layak bantuan untuk nontunai atau layak mendapatkan dua-duanya. Atau disebutkan tidak layak karena punya mobil, punya tanah yang luas misalnya, itu akan mudah ketahuan,” jelas Tito.