Penghormatan juga perlu menjangkau relawan yang sering berada di garis depan tanpa perlindungan kelembagaan setara. Pemerintah daerah, pengelola kawasan konservasi, dan lembaga penanggulangan bencana perlu memastikan jaminan kecelakaan, pelatihan keselamatan, serta dukungan psikososial bagi keluarga. Kepahlawanan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menormalisasi risiko yang sebenarnya dapat dikurangi.
Duka serupa menyelimuti operasi penanggulangan karhutla di Kalimantan Tengah setelah tiga prajurit TNI Angkatan Darat gugur dalam rangkaian tugas pemadaman. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Kristomei Sianturi, menyampaikan belasungkawa sekaligus mengajak masyarakat mendukung personel yang masih bekerja. Ia menekankan pentingnya menghentikan pembakaran lahan agar upaya petugas tidak terus dihadapkan pada ancaman baru.
Pencegahan adalah kewajiban kolektif. Masyarakat perlu memahami bahwa membuka lahan dengan api dapat menimbulkan dampak yang jauh melampaui lokasi pembakaran. Kabut asap mengganggu pembelajaran, menghambat aktivitas ekonomi, menurunkan kualitas udara, dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Kerusakan habitat serta pelepasan emisi juga memperpanjang beban ekologis bagi generasi mendatang.
Pemerintah melalui BNPB terus mengintensifkan pemadaman darat, operasi udara, dan modifikasi cuaca di wilayah rawan. Kristomei menjelaskan bahwa kombinasi berbagai pendekatan diperlukan untuk mempercepat pengendalian titik api. Penanganan tersebut juga diperkuat kemitraan internasional, termasuk dukungan Australia bagi operasi udara di Kalimantan Timur.
Bantuan dari New South Wales Rural Fire Service mencakup pesawat C-130 Hercules untuk pemboman air dan Cessna Citation sebagai pesawat pemandu. Operasi dijadwalkan berlangsung selama tujuh hari. Duta Besar Australia, Roderick Bruce Brazier, menjelaskan bahwa dukungan tersebut merupakan tindak lanjut asesmen teknis bersama dan mencerminkan tradisi saling membantu antara kedua negara saat menghadapi bencana.
Kerja sama itu penting karena asap, perubahan iklim, dan kerusakan ekosistem tidak mengenal batas administratif. Meski demikian, bantuan internasional harus melengkapi kapasitas nasional, bukan menggantikannya. Indonesia membutuhkan sistem deteksi dini yang konsisten, pemetaan lahan rawan, kesiapan personel, serta pengawasan pembukaan lahan yang lebih kuat sepanjang tahun.