Selain pengaturan suku bunga, BI memperkuat intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Non-Deliverable Forward (NDF). Bank sentral juga memperluas insentif transaksi lindung nilai untuk mendorong arus masuk modal asing. Kebijakan ini bertujuan memperkuat permintaan terhadap aset rupiah sekaligus membantu pelaku usaha mengelola risiko perubahan kurs.
Menurut Destry, koordinasi dengan pemerintah juga penting untuk mengendalikan inflasi, terutama komponen pangan yang dipengaruhi pasokan dan distribusi. Dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto pada 19 Oktober, BI menyampaikan bahwa inflasi inti September masih berada pada kisaran 2,8 persen, sementara inflasi pangan bergejolak mencapai sekitar 5 persen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa stabilitas nilai tukar perlu berjalan bersama pengendalian harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Presiden Prabowo Subianto menempatkan stabilitas rupiah, pengendalian inflasi, dan koordinasi kebijakan ekonomi sebagai bagian dari agenda pemerintah menghadapi dinamika global. Melalui rapat bersama jajaran ekonomi dan otoritas terkait, Presiden mendorong evaluasi terhadap berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas. Koordinasi tersebut menjadi penting karena tekanan kurs dapat berhubungan dengan harga impor, biaya produksi, kebutuhan energi, serta kemampuan dunia usaha mempertahankan kegiatan operasional.
Di sisi fiskal, Menteri Keuangan, Suahasil Nazara memiliki peran dalam menjaga kredibilitas pengelolaan anggaran negara serta memperkuat koordinasi dengan otoritas moneter. Menurutnya, kebijakan fiskal perlu mendukung kegiatan ekonomi tanpa mengabaikan disiplin anggaran dan stabilitas makroekonomi. Keselarasan kebijakan fiskal dan moneter dibutuhkan agar langkah pemerintah mendorong pertumbuhan tidak menimbulkan ketidakpastian tambahan bagi pasar keuangan.
