Upaya menjaga kelembapan gambut juga didukung pembangunan infrastruktur hidrologi. Hingga saat ini, telah dibangun 34.989 unit sekat kanal di areal gambut seluas sekitar 4,15 juta hektare yang dikelola oleh 314 perusahaan. Sementara itu, di kawasan masyarakat, kawasan hutan, dan wilayah penyangga telah dibangun 8.857 unit sekat kanal, dengan kebutuhan tambahan sekitar 17.394 unit untuk mengoptimalkan fungsi hidrologi gambut secara menyeluruh.
Pembangunan infrastruktur tersebut perlu diikuti pemeliharaan dan evaluasi secara berkala agar dapat berfungsi optimal. Sekat kanal yang rusak atau tidak terawat berpotensi mengurangi efektivitas pengaturan tata air. Dengan demikian, keberhasilan pembasahan gambut tidak hanya ditentukan oleh jumlah infrastruktur yang dibangun, tetapi juga konsistensi pengelolaan dan pengawasannya.
Dalam hal ini, KLH/BPLH terus memperkuat pembinaan dan pengawasan kepatuhan perusahaan melalui pemantauan kondisi hidrologi gambut serta pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Berdasarkan data terbaru, sebanyak 413 perusahaan telah melakukan inventarisasi karakteristik ekosistem gambut, 379 perusahaan masuk dalam pemantauan PROPER, dan 319 perusahaan telah memiliki dokumen pemulihan fungsi ekosistem gambut. Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan kegiatan usaha tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.
Selain pengawasan terhadap perusahaan, keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat juga menjadi faktor penting. Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), Satyawan Pudyatmoko menjelaskan bahwa pemerintah saat ini berfokus memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah dalam pemetaan wilayah prioritas. Infrastruktur seperti sekat kanal dan sumur bor di kawasan gambut kritis terus diperbaiki, sembari mendorong peran desa sebagai benteng utama pengendalian karhutla.
