Peran masyarakat juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pembasahan dan pencegahan karhutla. Di tingkat desa, masyarakat dapat terlibat dalam pemantauan kondisi lahan, menjaga infrastruktur pembasahan, mengenali perubahan lingkungan, serta melaporkan potensi titik api sebelum kebakaran berkembang lebih luas. Program seperti Masyarakat Peduli Api dan penguatan kesiapsiagaan desa dapat membantu membangun sistem pencegahan yang lebih dekat dengan lokasi rawan kebakaran. Pemerintah juga perlu mendorong penyediaan sumber air, pengelolaan embung, serta pengembangan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik gambut agar masyarakat tidak terdorong mengeringkan atau membakar lahan untuk membuka area baru.
Komitmen tersebut juga diperkuat melalui langkah pemerintah dalam mematangkan pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa arah pengelolaan gambut ke depan tidak hanya berfokus pada perlindungan ekosistem, tetapi juga pemulihan kawasan yang telah mengalami kerusakan serta pengembangan nilai ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan. Dalam konteks pencegahan karhutla, pemulihan ekosistem tersebut perlu didukung dengan pembasahan gambut secara berkelanjutan agar fungsi hidrologisnya dapat kembali berjalan dengan baik.
Pembasahan gambut menjadi langkah penting untuk mengubah pola penanganan karhutla dari pendekatan yang bersifat reaktif menjadi pencegahan yang lebih berkelanjutan. Api yang sudah membesar memang harus segera dipadamkan, tetapi pekerjaan yang lebih mendasar adalah memastikan kondisi yang memicu munculnya api dapat dikurangi sejak awal. Kolaborasi pemerintah, akademisi, peneliti, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk menjaga gambut tetap basah serta mencegah kerusakan ekosistem secara berkelanjutan.
*Penulis merupakan Pengamat ekonomi kerakyatan
