Karena itu, penyelidikan tidak boleh berhenti pada orang-orang yang diduga menjadi pelaksana. Aparat penegak hukum harus menelusuri siapa yang memberikan perintah, siapa yang membiayai, siapa yang mengendalikan sistem, serta apa sesungguhnya motif dan tujuan operasi tersebut.
Apabila ditemukan adanya jaringan terorganisasi yang bermaksud mengganggu, melumpuhkan, atau menggagalkan penyelenggaraan pemerintahan yang sah, maka seluruh pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.
Sikap tegas Presiden Prabowo juga harus menjadi momentum untuk membuktikan bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang. Tidak ada perbedaan perlakuan antara masyarakat biasa dengan pejabat tinggi. Tidak ada pengecualian bagi mereka yang pernah menduduki jabatan strategis. Pangkat, jabatan, pengaruh politik, maupun kedekatan dengan pusat kekuasaan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pada 4 November 2026, yang menyebut adanya indikasi perkara tersebut mengarah pada makar, semakin memperlihatkan betapa seriusnya persoalan ini.
Yusril menjelaskan bahwa penyidik masih mendalami motif dan tujuan dugaan penyadapan tersebut, termasuk kemungkinan adanya upaya menghambat Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.
Namun, satu hal harus menjadi pegangan: penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Semua pihak tetap memiliki hak atas praduga tak bersalah dan harus diperlakukan sesuai hukum yang berlaku.
Apabila dalam proses pembuktian ditemukan unsur tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional, penegak hukum harus menerapkan pasal yang tepat dan menuntut pertanggungjawaban pidana secara proporsional.
Hukuman berat harus diberikan apabila memang terbukti memenuhi unsur tindak pidana dengan ancaman pidana berat. Ketegasan tidak boleh berubah menjadi tindakan sewenang-wenang.
Mengapresiasi Presiden Prabowo bukan berarti memberikan dukungan tanpa kritik. Dukungan terhadap ketegasan pemerintah harus disertai tuntutan agar seluruh proses berjalan terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
