Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan dan pengawasan MBG. Menurutnya, kepala daerah dapat menggerakkan perangkat daerah terkait untuk memeriksa kelayakan SPPG dan menindaklanjuti temuan di wilayah masing-masing. Keterlibatan dinas kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, serta unsur pengawasan daerah memungkinkan pemeriksaan dilakukan dari berbagai sisi, mulai dari sanitasi hingga kualitas layanan.
Pengawasan tersebut menjadi penting karena keamanan makanan ditentukan sejak bahan baku diterima hingga makanan dikonsumsi anak. Kondisi penyimpanan, kebersihan peralatan, kualitas air, suhu pengolahan, waktu tunggu, dan proses pengiriman dapat memengaruhi kelayakan pangan. Oleh karena itu, inspeksi perlu mencakup seluruh rantai produksi, bukan hanya memeriksa tampilan makanan ketika sudah tiba di sekolah.
BGN juga memperkuat penilaian melalui 14 indikator kelayakan operasional SPPG. Hasil pemeriksaan dikelompokkan ke dalam empat kategori, mulai dari dapur yang layak beroperasi, dapur yang membutuhkan perbaikan ringan, dapur yang harus menghentikan operasional sementara untuk perbaikan besar, hingga fasilitas yang dinyatakan tidak layak dan harus ditutup permanen. Pendekatan bertingkat ini memungkinkan tindakan korektif disesuaikan dengan tingkat risiko dan kekurangan yang ditemukan.
Di lingkungan sekolah, pengawasan menjadi lapisan perlindungan berikutnya sebelum makanan dikonsumsi siswa. BGN mendorong adanya petugas penanggung jawab yang memeriksa kondisi makanan saat diterima, termasuk melihat penampilan, mencium aroma, dan menilai kelayakannya sesuai prosedur. Apabila ditemukan indikasi makanan tidak aman, makanan tersebut harus ditahan dan tidak diberikan kepada peserta didik sampai persoalannya ditangani. Sekolah juga perlu memiliki saluran komunikasi yang jelas untuk melaporkan keterlambatan, perubahan kualitas, atau keluhan setelah makanan dikonsumsi.
Sementara itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa pemerintah mulai mengintegrasikan data kesehatan untuk mengevaluasi dampak MBG terhadap status gizi anak. Data pemantauan pertumbuhan dan penimbangan balita dipadukan dengan penandaan penerima MBG agar perkembangan kondisi kesehatan dapat dianalisis secara lebih terukur. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah juga dapat membantu pemerintah memantau kondisi peserta didik dari waktu ke waktu.