Namun, transparansi saja tidak cukup apabila tidak diikuti peningkatan likuiditas dan kualitas tata kelola emiten. Kebijakan peningkatan free float diharapkan memperluas ketersediaan saham yang dapat diperdagangkan publik sehingga mendukung pembentukan harga yang lebih representatif. Meski demikian, peningkatan jumlah saham beredar harus disertai keterbukaan informasi, pengawasan perdagangan, dan kepatuhan emiten terhadap standar tata kelola. Reformasi juga perlu memperkuat kualitas laporan keuangan, akuntabilitas manajemen, serta perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Dengan pendekatan yang menyeluruh, pasar modal tidak hanya menjadi tempat penghimpunan dana, tetapi juga sarana alokasi modal yang lebih efisien bagi kegiatan usaha produktif.
Di sisi lain, kredibilitas pasar modal Indonesia turut ditentukan oleh konsistensi kebijakan pemerintah dan independensi pengawasan sesuai kerangka hukum. Reformasi yang berkelanjutan perlu memiliki target jelas, jadwal implementasi terukur, serta mekanisme evaluasi yang dapat ditelusuri oleh publik. Komunikasi dengan penyedia indeks global juga penting untuk menjelaskan perkembangan pembenahan berdasarkan data dan bukti implementasi, bukan sekadar narasi promosi. Pemerintah, OJK, dan BEI perlu memastikan bahwa penyesuaian terhadap praktik internasional tetap mempertimbangkan karakteristik pasar domestik serta kebutuhan investor dalam negeri. Konsistensi semacam ini akan membantu menciptakan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan menarik investasi jangka panjang.
*) Peneliti Ekonomi dan Investasi