Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa KDKMP disiapkan sebagai infrastruktur negara untuk menggantikan praktik distribusi yang puluhan tahun dijalankan aktor nonnegara. Menurutnya, penyaluran barang subsidi harus diakselerasi sesuai arahan Presiden. Kementerian Koperasi akan menggelar rapat koordinasi bersama BP BUMN dan Danantara untuk melancarkan pasokan. Ferry menilai pasokan minyak goreng dan beras relatif tidak bermasalah, sehingga fokus kini pada percepatan. Ia menegaskan koperasi akan menjadi kepanjangan tangan pemerintah yang menjawab kehadiran negara di lapangan.
Manfaat bagi warga paling mudah dilihat pada subsidi elpiji. Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menyebut negara menggelontorkan triliunan rupiah melalui APBN, tetapi di sejumlah tempat harga di tingkat warga mencapai Rp24.000 hingga Rp30.000. Melalui KDKMP, harga elpiji diharapkan berada pada kisaran Rp16.000 hingga Rp18.000. Yandri mengatakan, dari kunjungannya ke sejumlah koperasi desa, masyarakat menyambut baik karena subsidi dinikmati oleh mereka yang membutuhkan. Bagi rumah tangga desa, selisih harga itu berarti beban belanja yang lebih ringan.
Kesiapan program juga dikawal ketat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melaporkan bahwa per 14 Oktober 2026 sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum, 79.733 memiliki akun Simkopdes, dan 60.854 telah mengantongi NIB. Pembangunan fisik rampung di 28.240 titik, sementara 7.392 titik lainnya sedang dikerjakan. Dashboard Simkopdes mencatat 85.427 transaksi senilai Rp208,64 miliar sepanjang 2026. Zulkifli menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan posko pemantauan bersama kementerian terkait dan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk memastikan ketersediaan beras SPHP, MinyaKita, LPG 3 kilogram, dan pupuk. Ia memproyeksikan 35.000 unit beroperasi penuh hingga akhir 2026, target moderat yang dinilai realistis, disertai pemeriksaan truk, pikap, dan becak motor agar sarana benar-benar berfungsi. Pemerintah juga memverifikasi sekitar 33,2 juta data penerima manfaat sebelum penyaluran beras dan bantuan pangan dialihkan bertahap melalui koperasi.