Koordinasi tersebut penting karena setiap daerah memiliki tantangan geografis dan karakter kebakaran yang berbeda. Kawasan gambut, misalnya, dapat menyimpan bara di bawah permukaan tanah sehingga api terlihat padam, tetapi berpotensi kembali menyala apabila proses pembasahan belum menjangkau lapisan yang terbakar.
Pengalaman penanganan di Kalimantan Selatan memperlihatkan bagaimana respons terpadu dapat diperkuat melalui kombinasi tenaga lapangan dan pemanfaatan teknologi. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan langkah terpadu diperlukan agar upaya pemadaman berlangsung efektif dan berkelanjutan, terutama ketika kebakaran lahan gambut menimbulkan bara di bawah permukaan serta kepulan asap yang mengganggu lingkungan sekitar.
Polda Kalsel menggunakan cairan surfaktan hasil inovasi Bidang Laboratorium Forensik untuk membantu mempercepat pemadaman sekaligus menurunkan suhu pada lahan gambut. Selain mengandalkan pemadaman manual di darat, petugas juga mengerahkan drone thermal untuk memetakan sebaran titik api secara lebih presisi dan mendukung pengambilan keputusan di lapangan.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat memperkuat kemampuan petugas, terutama ketika kondisi medan menyulitkan pemadaman konvensional. Meski begitu, teknologi perlu didukung personel terlatih, ketersediaan air dan peralatan, serta koordinasi antarlembaga agar hasil pemantauan segera diterjemahkan menjadi tindakan.
Upaya terpadu juga membutuhkan pembagian tugas yang jelas antara unsur kepolisian, TNI, BPBD, pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Setiap unsur memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga efektivitas penanganan bergantung pada kemampuan menggabungkan sumber daya tersebut tanpa tumpang tindih komando maupun keterlambatan pengambilan keputusan.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menilai pemetaan kemampuan penanganan berdasarkan skala kebakaran perlu dilakukan untuk memastikan kebutuhan personel, peralatan, dan dukungan operasional dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan. Ia meminta BPBD mendata kesiapan personel dan peralatan di seluruh kabupaten dan kota agar pengerahan bantuan tidak hanya terpusat pada satu kawasan rawan.
