JAKARTA — Pemerintah memperluas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke luar enam provinsi prioritas seiring masih ditemukannya kebakaran di sejumlah daerah. Langkah terpadu ini menggabungkan pemadaman darat, operasi udara, modifikasi cuaca, dan penguatan koordinasi pusat-daerah untuk mencegah api meluas serta melindungi masyarakat dari kabut asap.
Data BNPB per 19 Oktober 2026 mencatat 454,25 hektare dari target penanganan 1.024,33 hektare di enam provinsi prioritas telah dipadamkan. Di luar wilayah tersebut, karhutla teridentifikasi pada area sekitar 572,90 hektare. Sebanyak 107,77 hektare di antaranya telah padam, sementara 465,13 hektare masih ditangani. Wilayah terdampak antara lain Kalimantan Timur dan kawasan IKN, Jawa Tengah, Maluku Utara, Lampung, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Jawa Barat, serta Papua Tengah.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan menegaskan Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan tetap menjadi perhatian karena luas area yang belum padam masih besar.
“Dan ini tentu kita tahu bahwa penyumbang untuk asap saat ini berasal dari Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan,” ujar Berton.
