Dari sisi kebijakan, Devisa Hasil Ekspor (DHE) mewajibkan penempatan sebagian devisa ekspor di perbankan nasional untuk memperkuat pasokan dolar AS dan menjaga stabilitas rupiah, dengan relaksasi jangka waktu sesuai karakteristik usaha.
Pemerintah juga menerapkan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis guna memperketat pengawasan dan pelaporan, sekaligus mencegah praktik transfer pricing dan under-invoicing yang merugikan negara.
“Kebijakan ini diharapkan mengoptimalkan manfaat ekspor kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy bagi perekonomian nasional sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945,” kata Aditya.
Aditya menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergantung pada konsumsi rumah tangga, sehingga pemerintah mendorong peningkatan peran investasi, manufaktur, ekspor, dan hilirisasi.
Pada Januari–September 2026, investasi mencapai Rp1.500 triliun atau tumbuh 7 persen secara tahunan, dengan estimasi penyerapan 2,1 juta tenaga kerja.
Adapun total investasi selama dua tahun pemerintahan Prabowo mencapai Rp3.900 triliun, dengan estimasi penciptaan 5,4 juta lapangan kerja.