BNPB juga mengusulkan penyesuaian bantuan bagi rumah rusak berat melalui skema Dana Siap Pakai, dari Rp60 juta menjadi Rp70 juta hingga Rp80 juta per unit. Usulan tersebut didasarkan pada hasil pemantauan yang menunjukkan bahwa kenaikan harga material perlu diperhitungkan agar bantuan lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
Di tengah proses pemulihan, pemerintah turut menghadapi tantangan tata kelola. Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB, setelah Suharyanto dicopot dari jabatannya. Pergantian tersebut berlangsung setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi dana bencana dan menetapkan lima tersangka. Proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah bagi pihak yang status hukumnya belum ditetapkan.
Pengawasan yang kuat menjadi bagian penting dari keberhasilan penanganan bencana. Dana bantuan harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Dengan demikian, percepatan pembangunan dapat berjalan seiring dengan penguatan integritas kelembagaan dan kepercayaan publik.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Tito Karnavian, juga meminta pemerintah daerah mempercepat pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Dalam rapat koordinasi di Posko Nasional Satgas PRR, Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan anggaran sebesar Rp10,6 triliun untuk mendukung pemulihan di daerah terdampak.
Namun, realisasi anggaran di sebagian besar daerah penerima masih di bawah 50 persen. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, misalnya, baru merealisasikan Rp145 miliar dari tambahan anggaran Rp535 miliar. Karena waktu pelaksanaan tersisa hingga Desember, pemerintah daerah diminta segera menentukan prioritas, mengidentifikasi kebutuhan yang belum tertangani, serta memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.