Oleh: Yandi Arya Adinegara)*
Pemerintah terus mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui pembangunan hunian tetap, perbaikan infrastruktur, serta penguatan dukungan anggaran bagi daerah terdampak. Langkah ini menegaskan bahwa pemulihan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan kehidupan sosial, ekonomi, dan harapan masyarakat untuk kembali menjalani aktivitas secara aman dan layak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono menegaskan bahwa penyelesaian hunian tetap dan pemulihan infrastruktur publik menjadi prioritas pemerintah. Seusai pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat itu, Suharyanto, di Jakarta, ia menekankan pentingnya memastikan para penyintas memperoleh kepastian tempat tinggal dan dukungan berkelanjutan.
Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 unit hunian tetap rampung pada 2026. Selain itu, bantuan stimulan perbaikan rumah senilai Rp702,93 miliar disiapkan untuk membantu masyarakat memperbaiki tempat tinggal yang terdampak. Pemerintah juga mendorong kesinambungan pendanaan lintas tahun anggaran agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tetap berjalan pada 2027.
Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemulihan masyarakat membutuhkan perencanaan jangka panjang. Pemerintah daerah juga didorong menyiapkan lahan relokasi yang aman dan memiliki kepastian hukum sehingga pembangunan hunian dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap risiko bencana di masa mendatang.
Dari sisi pelaksanaan, BNPB menempatkan kualitas dan keamanan bangunan sebagai perhatian penting. Berdasarkan reviu Inspektorat BNPB, rencana pembangunan hunian tetap di tiga provinsi terdampak mencapai 19.646 unit melalui skema pembangunan di lokasi semula atau in-situ dan relokasi mandiri. Bantuan perumahan diharapkan membantu warga memperoleh tempat tinggal yang layak sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan keluarga.