Namun, perluasan transaksi digital tidak serta-merta menjamin peningkatan penerimaan negara. Pelaksanaannya tetap memerlukan aturan yang jelas, perlindungan data pribadi, pengawasan terhadap penyalahgunaan informasi, serta kebijakan perpajakan yang mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Aktivitas ekonomi informal juga beragam, sehingga pencatatan transaksi perlu diikuti pendekatan yang proporsional agar tidak menimbulkan beban administratif berlebihan bagi pelaku usaha kecil.
Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan penggunaan anggaran publik untuk pembukaan rekening dan rencana pengadaan HP memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Penetapan sasaran, proses pengadaan yang transparan, pemeliharaan perangkat, dan evaluasi manfaat menjadi unsur penting untuk menjaga akuntabilitas program. Keberhasilan digitalisasi seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah rekening atau perangkat yang disalurkan, tetapi juga dari kemudahan akses, ketepatan penerimaan bansos, dan kemampuan masyarakat memanfaatkan layanan tersebut.
Dengan demikian, rencana digitalisasi bansos melalui rekening bank dan rencana pemberian HP gratis membuka pembahasan penting mengenai hubungan antara perlindungan sosial, inklusi keuangan, dan transformasi digital. Pembukaan rekening menjadi tahap yang telah disiapkan, sedangkan skema HP gratis masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Apabila dirancang secara inklusif, aman, dan transparan, kebijakan ini berpotensi memperluas akses layanan keuangan sekaligus membantu masyarakat rentan beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital.
*) Pemerhati Sosial