Gagasan ini menempatkan akses teknologi sebagai salah satu faktor penting dalam perluasan layanan publik. Bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank atau perangkat telepon seluler, hambatan digital dapat membatasi pemanfaatan layanan perbankan dan sistem administrasi berbasis elektronik. Oleh karena itu, pembukaan rekening dengan biaya yang ditanggung pemerintah dapat menjadi langkah awal untuk memperluas akses keuangan, sementara penyediaan perangkat perlu mempertimbangkan kebutuhan penerima dan kesiapan infrastruktur pendukung.
Digitalisasi bansos juga berpotensi mengubah proses administrasi penyaluran bantuan. Melalui rekening atas nama penerima, transaksi dapat tercatat dalam sistem perbankan sehingga mempermudah penelusuran aliran dana dan pemeriksaan kesesuaian penyaluran. Sistem tersebut dapat mendukung transparansi, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada ketepatan data penerima, keamanan rekening, keandalan sistem, serta mekanisme pengaduan apabila terjadi kesalahan atau kendala transaksi.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok rentan tidak justru menghadapi hambatan baru akibat perubahan sistem. Masyarakat lanjut usia, penyandang disabilitas, warga di wilayah dengan jaringan internet terbatas, dan penerima yang belum terbiasa menggunakan teknologi memerlukan pendampingan yang sesuai. Literasi digital dan keuangan juga perlu diperkuat agar masyarakat mampu menggunakan rekening secara aman, mengenali penipuan, menjaga kerahasiaan kode akses, serta memahami prosedur ketika perangkat hilang atau mengalami kerusakan.
Hashim juga mengaitkan digitalisasi transaksi dengan upaya memperluas basis penerimaan negara. Menurutnya, semakin banyak aktivitas ekonomi yang masuk ke dalam sistem perbankan formal, semakin terbuka peluang pemerintah memperoleh gambaran transaksi ekonomi yang selama ini belum tercatat secara optimal atau berada dalam wilayah grey economy. Perluasan pencatatan tersebut diharapkan mendukung administrasi perpajakan dan meningkatkan kemampuan negara dalam mengidentifikasi aktivitas ekonomi formal maupun informal.