Pengawasan operasional dimulai pada 15 Oktober 2026 dengan melibatkan lebih dari 100 perwakilan lintas kementerian, Pangdam, gubernur, bupati, camat, dan kepala desa.
“Mulai besok, pemantauan akan dilaksanakan terhadap seluruh koperasi. Selama delapan hari pertama, pemeriksaan difokuskan pada 8.000 unit untuk mengetahui kekurangan, mengidentifikasi kendala, dan memastikan distribusi berjalan lancar,” tegasnya.
Pemerintah juga mengoperasikan posko komando selama 24 jam di bawah pimpinan Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Sementara itu, Agrinas akan mendampingi pengelola selama satu hingga dua tahun agar koperasi mampu berkembang secara mandiri dan profesional.