Untuk memperkuat pengendalian harga, Tito meminta daerah yang mengalami inflasi tinggi segera berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, dan pelaku usaha pangan. Koordinasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan, menentukan bentuk intervensi, serta memastikan ketersediaan pasokan di pasar. Langkah ini juga membantu pemerintah mengambil tindakan berdasarkan kondisi masing-masing daerah, bukan hanya mengandalkan angka inflasi nasional.
Selain menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan, pemerintah memastikan mekanisme perdagangan berjalan secara sehat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa dugaan praktik mafia pangan dan permainan harga harus ditangani secara serius agar tidak terus merugikan konsumen maupun produsen. Ia menyoroti perlunya penegakan hukum yang mampu menjangkau pihak yang bertanggung jawab di balik perusahaan, bukan hanya jajaran pengelola yang berada di permukaan.
Amran mengungkapkan dugaan persoalan pada perdagangan beras fortifikasi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, ibu hamil, dan balita. Menurutnya, perbedaan antara harga yang seharusnya terjangkau dan harga jual yang jauh lebih tinggi berpotensi mengurangi manfaat program pangan bagi kelompok sasaran. Ia juga menyoroti tekanan harga yang dihadapi peternak ayam dan telur akibat dugaan praktik perdagangan yang merugikan. Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa stabilitas harga tidak cukup dilakukan melalui penambahan pasokan, tetapi juga membutuhkan pengawasan distribusi dan penindakan terhadap pelanggaran berdasarkan bukti.
Intervensi langsung di pasar menjadi salah satu cara untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Bank Indonesia setempat menggelar gerakan pangan murah dan menyalurkan bantuan kepada kelompok masyarakat, pedagang, petani, serta pelaku usaha makanan. Program tersebut diarahkan untuk menjaga keterjangkauan bahan pokok sekaligus membantu aktivitas ekonomi masyarakat yang terdampak kenaikan harga.