“Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat agenda perlindungan masyarakat selama Karhutla berkepanjangan,” tegasnya.
DPR akan mengawal penanganan karhutla melalui komisi terkait sesuai bidang tugas masing-masing, termasuk memastikan kebijakan pemerintah selaras dan perlindungan masyarakat tetap berjalan.
Melalui sinergi lintas sektor, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas daerah, memperkuat kesiapsiagaan, serta mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan. (*)