JAKARTA — Pemerintah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana untuk memulihkan kehidupan masyarakat sekaligus membangun infrastruktur yang lebih tangguh. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan tenaga ahli agar pemulihan berjalan terarah serta mampu mengurangi risiko bencana berulang.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, mengatakan percepatan pemulihan di Aceh menjadi perhatian pemerintah setelah bencana hidrometeorologi melanda sejumlah wilayah Sumatera pada 2025. Koordinasi diperlukan untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah berjalan dan menyelesaikan kendala di lapangan.
“Proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini kita harapkan dapat terus dioptimalkan pelaksanaannya, sehingga pemulihan masyarakat bisa dipercepat. Tim pakar juga diharapkan dapat mengawal proses percepatan tersebut,” ujar Lilik.
Pemerintah juga menekankan bahwa pemulihan harus memperhatikan keselamatan jangka panjang, terutama di tengah potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun. Penataan ruang, pengelolaan lingkungan, dan peningkatan kesiapsiagaan perlu menjadi bagian dari pembangunan kembali fasilitas yang rusak.