Ketika masyarakat masih menghadapi pendapatan rendah dan keterbatasan ekonomi, persoalan kriminalitas tetap menjadi tantangan.
Karena itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan bersamaan dengan pembenahan sistem hukum dan pemasyarakatan.
Menurut Yusril, pembangunan lapas saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan apabila jumlah masyarakat yang masuk ke dalam sistem pemasyarakatan terus bertambah.
Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan kebijakan sektor hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Penguatan koordinasi diharapkan dapat membuat pelayanan publik berjalan lebih terarah, sekaligus memastikan persoalan pemasyarakatan ditangani dengan melibatkan berbagai lembaga sesuai kewenangannya.
[w.R]