“Kita melihat bahwa program MBG, saat ini semakin tepat sasaran, didukung oleh reformasi Badan Gizi Nasional (BGN) yang gencar diumumkan dalam beberapa waktu lalu,” kata Suahasil.
Lebih lanjut Menkeu Suahasil menjelaskan salah satu reformasi birokrasi yang dilakukan BGN di antaranya tentang kewajiban sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah, penataan sebaran MBG dan SPPG untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan angka stunting tinggi, serta prioritas pemberian MBG untuk kelompok balita, ibu hamil, dan menyusui, serta santri
“Jadi, penataan-penataan ini semua adalah reformasi yang sangat baik, membuat menjadi lebih tepat sasaran,” katanya