JAKARTA, WARTAALOR.COM – Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, kembali melakukan rotasi dan mutasi terhadap sejumlah pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Salah satu pejabat yang dimutasi yakni Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Alor, Mohammad Nursaitias, yang dipindahkan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal (Madina), Provinsi Sumatera Utara.
Mutasi tersebut tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-518/C/05/2026 tanggal 20 Mei 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.
Informasi mutasi itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Raka Putra Dharmana. Kepada wartawan Victory News di Kupang, Raka menyampaikan bahwa Mohammad Nursaitias dipindahkan ke wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan posisinya sebagai Kajari Alor akan digantikan oleh Subhan Gunawan yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara.
Mutasi Mohammad Nursaitias menjadi perhatian publik di Kabupaten Alor karena terjadi di tengah proses penyelidikan dugaan penyimpangan tata kelola Dana Desa terkait proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surya dan Solar Home System tahun anggaran 2022 hingga 2024.
Sejumlah pihak menduga mutasi tersebut berkaitan dengan polemik penanganan kasus PJU desa yang sempat memicu reaksi dari kepala desa maupun pihak kontraktor pelaksana pekerjaan. Selain itu, mutasi tersebut juga dikaitkan dengan dugaan kriminalisasi oleh oknum penyidik Kejaksaan Negeri Alor terhadap seorang kontraktor perempuan yang sebelumnya telah dilaporkan ke Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi NTT dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi yang menyebutkan alasan mutasi tersebut berkaitan langsung dengan perkara dimaksud.
Diketahui, selama kurang lebih delapan bulan menjabat sebagai Kajari Alor, Mohammad Nursaitias menangani penyelidikan dugaan penyimpangan tata kelola Dana Desa, khususnya terkait pengadaan PJU tenaga surya dan Solar Home System di sejumlah desa di Kabupaten Alor.
